Dualisme Panitia Pemekaran

	Rabu, 11 Januari 2012 , 14:50:00 Hulu Aik dan Sandai, Dualisme Pemekaran   AUDENSI PEMEKARAN: Sebelumnya DPRD Kabupaten Ketapang melakukan audiensi dengan Tim Presidium Pembentukan Kebupaten Persiapan Hulu Aik, kemarin (10/1) anggota DPRD juga didatangi Tim Pemekaran Kabupaten Sandai. ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST KETAPANG – Setelah beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengan Tim Pemekaran Presidium Pembentukan Kebupaten Persiapan Hulu Aik, kemarin (10/1), DPRD Kabupaten Ketapang juga didatangi Tim Pembentukan Kabupaten Sandai. Sebagaimana diketahui, kedua tim pemekaran ini ternyata sama-sama memperjuangkan kecamatan-kecamatan yang sama di daerah hulu Ketapang, untuk bergabung menjadi kabupaten baru. Namun terungkap bahwa dalam audiensi sebelumnya, Presidium Pembentukan Kebupaten Persiapan Hulu Aik, hanya merangkul kecamatan-kecamatan seperti Simpang Hulu, Simpang Dua, Laur, Sandai, dan Ulu Sungai untuk bergabung dalam sebuah kabupaten baru bernama Hulu Aik. Sementara Tim Pembentukan Kabupaten Sandai yang sebelumnya telah terbentuk, mengajukan enam kecamatan untuk dimekarkan, yakni lima kecamatan tersebut bersama Nanga Tayap. “Beberapa anggota tim Presidium Pembentukan Kebupaten Persiapan Hulu Aik, itu semula juga merupakan bagian dari anggota tim kami,” ungkap Ketua Umum Panitia Pembentukan Kabupaten Sandai, Suryadharma, kepada sejumlah wartawan, kemarin (10/1). Suryadharma menceritakan bahwa sebelumnya pada 2001, mereka telah membentuk Tim Pembentukan Kabupaten Sandai. Namuan karena tim tersebut masih lemah, pada November 2006, mereka melakukan penyempurnaan tim. Alhasil, kala itu pihaknya mendapat respon positif dari Pemda dan DPRD Ketapang. “Kala itu Pemda mengeluarkan anggaran sekitar Rp762 jutaan, untuk mendukung persiapan pemekaran dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Sandai,” paparnya. Namuan dalam perjalanannya hanya Kayong Utara yang berhasil dibentuk, sedangkan perjuangan Tim Pemekaran Kabupaten Sandai terkesan diabaikan. “Bahkan kala itu kami juga tidak mendapat hasil kajian tentang proses pemekaran kabupaten yang kami perjuangkan,” keluhnya. Selang beberapa tahun vakum, kemudian pada 2010, dijelaskan dia mengenai lahirnya Tim Presidium Pembentukan Kebupaten Persiapan Hulu Aik, yang juga memperjuangkan wilayah geografis serupa dengan wilayah yang mereka perjuangkan. “Belakangan kami mendengar Pemda akan menyiapkan anggaran yang tidak kecil untuk pemekaran kabupaten baru ini. Yang kami pertanyakan, kenapa perjuangan kami dalam membetuk kabupaten baru sebelumnya tidak mendapat perhatian yang sama? padahal wilayah yang diperjuangkan untuk memekarkan kebupaten baru itu hampir sama,” katanya. Karena itulah, Suryadharma menginginkan adanya pertemuan pihaknya dengan dengan Tim Pemekaran Presidium Pembentukan Kebupaten Persiapan Hulu Aik, untuk menyatukan persepsi membentuk kabupaten baru tersebut. “Kami siap untuk bersatu denga tim pemekaran yang baru ini. Apapun nama kabupatennya, kami siap. Namun untuk wiayah ibukota kabupaten, kami harap itu letaknya di Sandai,” tegasnya. Alasan mereka memilih Sandai sebagai ibukota kabupaten karena dinilai lebih siap, serta memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap dibanding daerah lain. Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Jamhuri amir mengatakan bahwa dalam pembentukan panitia pemekaran kabupaten baru di Ketapang, telah terjadi dualisme panitia pemekaran. “Yang satu mengaku Panitia Presidium Pembentukan Kebupaten Persiapan Hulu Aik, dan satu lagi mengaku Panitia Pembentukan Kabupaten Sandai, namun sebagian besar orang-orang di dalam kepanitiaan itu adalah orang yang sama, dan memperjuangakna wilayah yang hampir sama untuk dimekarkan,” paparnya. Karena itu, agar permasalah tersebut segera terselesaikan, Jamhuri menginginkan agar dengan difasilitasi DPRD dan Pemda Ketapang, kedua tim pemekaran ini dapat duduk satu meja, untuk kemudian menyatukan persepsi menjadi satu tim dalam membentu kabupaten baru. “Kalau bisa, dalam waku dekat kedua tim pemekaran ini bisa saling bertemu dan menyatukan persepsi,” katanya.  Jamhuri menegaskan bahwa untuk memekarkan kabupaten baru tersebut, pihak eksekutif maupun legislatif sangat mendukung dan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar, untuk mendukung biaya pemekaran. “Sebelum adanya persamaan persepsi antara kedaua tim ini, maka anggaran tersebut tidak akan kami keluarkan,” imbuhnya. Adanya dualisme panitia pemekaran kabupaten baru tersebut ternyata tidak begitu dipersoalkan Sekda Ketapang Andi Djamiruddin. “Masalah ini bisa diselesaikan, asalkan kedua belah pihak tim pemekaran mau duduk satu meja, menyamakan persepsi untuk membentuk tim pemekaran kabupaten baru,” kata Sekda. Dia berharap agar secepat mungkin pertemuan kedua tim pemekaran tersebut dapat dilaksankan. (ash)